Wednesday, 26 August 2015

Masih Perlukah KPK?

70 Tahun sudah negeri ini merdeka, banyak sudah yang telah kita lewati. berjuta masalah selalu menghujani dan tentunya berjuta solusi pun dikeluarkan oleh pemilik negeri ini Indonesia. Salah satu masalah terbesar yang tak urung selsai adalah masalah korupsi. Perang melawan korupsi selalu digalangkan sejak jaman bung karno, buktinya beberapa institusi khusus yang bertujuan memberantas korupsi dari masa ke masa telah dibentuk antara lain TPK jaman Bung karno yang akhirnya dibubarkan, Era soeharto Kotak Pengaduan korupsi hingga Jaman SBY Pembentukan KPK. Namun apakah pembentukan institusi independen pemberantasan korupsi tersebut benar-benar memberikan dampak yang signifikan pada penurunan kasus korupsi di Indonesia ?
Data terakhir tahun 2014 berdasarkan International Transparancy yang mengeluarkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia masih menempati urutan ke 107 dengan skala IPK 3.4 hal ini tentunya mengalami peningkatan jika dilihat pada tahun 2009 dan 2010 mendapat skor 2.8 pada 2011 dengan skor 3.0, pada 2012 dan 2013 dengan skor 3.2. Namun apakah peningkatan yang terjadi ini signifikan dan benar akibat pengaruh pembentukan badan Independen yang memberantas korupsi ?
Perlu kita ketahui bersama bahwa data 2,8 hingga 3,2 diatas yang diraih oleh indonesia masih tergolong dalam kategori interpretasi sangat buruk berdasarkan International transparancy. Hal ini tentunya masih sangat jauh dibawah- bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Myanmar. Denmark dengan negera terbersih dari korupsi masih menempati posisi pertama dengan sistem tranparansi yang sangat baik dengan sistem yang sangat ketat sehingga tidak ada celah untuk korupsi. Selama ini denmark tidak menggunakan pembentukan badan-bada independen seperti Indonesia.
Jika perlu di analisa secara cermat ada beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan , Logika pemerintah saat itu membentuk KPK , bahwa Korupsi adalah extraordinary crime oleh karena itu perlu adanya extraordinary institute yang harus menangani korupsi, hal ini jika diibratkan ialah membeli pisau baru yang tajam untuk menggantikan pisau lama yang tumpul dalam hal ini pisau baru adalah KPK sedangkan pisau lama adalah Kejaksaaan dan kepolisian. Pembentukan KPK yang sampai saat ini tentunya menelan biaya yang signifikan tentu malah terkadang menambah konflik antar intitusi yang akhir-akhir ini sering terjadi.
Bagaimanapun pemerintah harus membangun sistem yang baik jika ingin tingkat korupsi di Indonesia benar-benar turun, ada banyak kekeliruan dalam sistem seperti pemberian hukuman interval bagi korupsi yang serendahrendahnya 5 tahun, tentu saja semuanya ingin rendah apalagi akan ditambah dengan pemberian remisi. 
Korupsi memang extraordinary crime tapi perlu extraordinary thinking bukan extraordinary power

No comments:

Post a Comment